 |
| Kawasan apartemen Meikarta di Cikarang yang masih menuai polemik konsumen |
zonamerdeka.com - Polemik proyek apartemen Meikarta kembali menjadi sorotan setelah pernyataan Bos Lippo Group James Riady terkait pengembalian dana konsumen.
James Riady menegaskan bahwa hampir seluruh konsumen Meikarta telah menerima unit apartemen sesuai perjanjian awal.
Ia membantah adanya konsumen yang belum memperoleh unit apartemen yang telah dibeli.
Pernyataan tersebut disampaikan James dalam acara Forum Peningkatan Integritas Pejabat Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Jakarta.
James menyatakan bahwa kewajiban pengembang terhadap konsumen telah dijalankan sesuai kesepakatan.
Menurutnya, serah terima unit apartemen Meikarta telah dilakukan secara bertahap.
Ia menilai isu refund tidak bisa dilepaskan dari mekanisme dan tahapan pembayaran yang berlaku.
Di kesempatan yang sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait turut memberikan penjelasan.
Maruarar menyebut proses pengembalian dana konsumen Meikarta telah dilakukan dalam dua tahap.
Ia mengatakan Kementerian PKP memfasilitasi pengaduan konsumen melalui layanan BENAR-PKP.
Layanan tersebut disiapkan sebagai wadah bantuan, edukasi, dan asistensi bagi konsumen perumahan.
Maruarar meminta konsumen yang merasa belum menerima refund untuk memanfaatkan layanan tersebut.
Ia menegaskan pemerintah berupaya menjadi jembatan antara konsumen dan pengembang.
Sementara itu, pengembang Meikarta PT Mahkota Sentosa Utama mengklaim ribuan unit telah diserahkan.
Perusahaan menyebut lebih dari 3.600 unit apartemen sudah diserahterimakan kepada konsumen.
Selain itu, lebih dari 16.500 unit diklaim telah diselesaikan sepanjang tahun 2025.
Meski demikian, klaim tersebut berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan menurut sebagian konsumen.
Sejumlah konsumen mengaku masih belum menerima unit maupun pengembalian dana.
Keluhan tersebut disuarakan oleh konsumen yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta.
Perwakilan komunitas bahkan mendatangi kantor Kementerian PKP untuk meminta kejelasan.
Mereka mempertanyakan nasib konsumen yang telah menunggu refund hampir satu tahun.
Keresahan konsumen semakin meningkat setelah muncul rencana pembangunan rumah susun subsidi di kawasan Meikarta.
Konsumen menilai rencana tersebut menimbulkan ketidakpastian atas penyelesaian masalah lama.
Ketua PKPKM Yosafat Erland menyebut konsumen merasa terabaikan di tengah rencana baru pemerintah.
Ia mempertanyakan apakah persoalan refund dan unit konsumen akan benar-benar dituntaskan.
Hingga kini, polemik Meikarta masih menyisakan perbedaan klaim antara pengembang dan konsumen.
Pemerintah menyatakan akan terus memfasilitasi penyelesaian agar hak konsumen terpenuhi. ***
(tonz)
