ACEH SINGKIL, Zonamerdeka.com -- Warga Pandan Sari di Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, melakukan aksi pematokan lahan di areal perkebunan kelapa sawit PT Socfindo, Selasa (9/9/2025).
Aksi tersebut dipicu oleh ketidakjelasan soal status Hak Guna Usaha (HGU) PT Socfindo yang disebut-sebut telah berakhir sejak akhir 2023.
"Warga menuding perusahaan logo dolar itu tetap menguasai dan memanen sawit, meski izin lahan diduga sudah kedaluwarsa.
“Kalau warga ambil brondolan ditangkap dan dituduh mencuri, padahal justru PT Socfindo yang mencuri dengan besar-besaran, karena alas hak perusahaan sudah tidak ada,” teriak salah seorang warga dalam dialog terbuka.
Ketegangan sempat memanas saat Asisten Kepala (Askep) PT Socfindo hadir, namun kehadirannya dinilai tak membawa solusi. Pihak perusahaan beralasan perpanjangan HGU sudah diajukan ke Pemerintah Pusat.
DPRK: Bupati Jangan Tinggal Diam
Dua anggota DPRK Aceh Singkil, Juliadi Bancin dan Warman, turun langsung ke lokasi. Ketua Komisi II DPRK, Juliadi Bancin, menegaskan Bupati Safriadi Oyon harus segera mengambil sikap tegas kepada PT Socfindo.
"Jangan sampai masyarakat dikriminalisasi karena mempertahankan haknya,” tegas Juliadi.
Ia juga mengingatkan kasus serupa pernah terjadi pada PT Socfindo yang diduga telah melanggar Qanun Nomor 2 Tahun 2013 tentang RTRW Aceh Singkil.
Dilain Sisi, Warman menilai PT Socfindo ini, tidak konsisten dengan klaim kepatuhan terhadap aturan. “Faktanya, pabrik mereka sudah masuk kawasan perkotaan sesuai dengan Qanun RTRW, dan bahkan menanam sawit di sempadan sungai, dan mengabaikan kewajiban plasma untuk masyarakat,” Ungkapnya.
DPRK Siapkan Pansus
Menjawab keresahan warga, DPRK Aceh Singkil berkomitmen membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki dugaan pelanggaran PT Socfindo.
“DPRK bersama rakyat. Pansus akan segera dibentuk untuk mengawal, terkait persoalan ini secara serius,” tegas Juliadi. (Sakdam Husen )
