Bangka, zonamerdeka.com - Rasa was was Ketua PWI Kabupaten Bangka, kepada para Bacalon bupati dan Bacalon wakil bupati, pada pilkada ulang 2025, yang memunculkan program, dinilai kurang menyentuh hati warga masyarakat.
"Merespon dengan baleho baleho para Bacalon bupati dan wakil bupati yang terpampang jelang pilkada ulang, seyogyanya gagasan program yang disampaikan bisa menyentuh hati warga masyarakat dan diterima, " kata Ketua PWI kabupaten Bangka, Ardam ketika ditemui diruang kerjanya, Kamis (12/06/2025).
Menurutnya PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) kabupaten Bangka, yang juga merupakan bagian dari warga masyarakat, hanya sebatas memberi masukan dan mengingatkan agar bacalon bupati maupun bacalon wakil bupati, membuat program yang jelas, sehingga bisa diterima warga masyarakat, "Setau saya mohon maaf kalau saya salah, namanya juga pendapat bisa benar bisa salah. Mengenai pilkada ulang khusus di Kabupaten Bangka belum ada atau belum disampaikan program dari paslon cabup dan cawabup bisa menyakinkan masyarakat. Mungkin hingga saat ini masyarakat tahu siapa - siapa bacalon yang maju, namun program masih bersifat umum," ujar Ardam.
Dia menambahkan bahwa para bacalon bupati maupun bacalon wakil bupati dalam pemberitaan di media, hanya berkutat pada paslon siap maju dan mengembalikan formulir, serta pemasangan baliho, tanpa program yang pasti,
"Sesuai dengan profesi kita dibidang jurnalistik, sekali lagi ini pendapat pemberitaan pilkada hanya seputar deklarasi, pengambilan dan pengembalian formulir. Kita berharap ada paslon yang menyampaikan program unggulan yang benar - benar dipahami oleh masyarakat. Contoh ada paslon yang ingin merubah kabupaten Bangka kearah lebih baik. Nah jadi pertanyaan bagaimana cara merubah itu? mungkin kita bisa memberitakan hal tersebut,"jelas Ardam yang juga Ketua Pokja Bangka.
Dikatakan juga, moment pilkada ulang ini jangan hanya melaksanakan ritual pemilu saja. Mengingat pilkada ulang menghabiskan waktu, anggaran, tenaga, "Saya berharap pilkada ulang ini bukan hanya melaksanakan ritual pemilu saja. Namun masyarakat harus pintar memilih pemimpin, dan dalam memilih tidak bisa di intervensi. Paling tidak masyarakat bukan hanya melihat figur tapi lihat juga program yang jelas," tutur Ardam. (eru)
