Proses pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 secara resmi dimulai oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU). Pada Minggu, 31 Maret, Sekretaris Daerah DIY, Beny Suharsono, menyaksikan peluncuran secara langsung di Garuda Mandala, Kompleks Candi Prambanan, Yogyakarta.
Menurut Hasyim Asy'ari, ketua KPU RI, proses penyelenggaraan pemilu harus memenuhi peraturan perundang-undangan dan kode etik. Dalam pelaksanaan pilkada serentak, seluruh jajaran KPU provinsi dan kabupaten/kota harus selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah, aparat hukum, dan pihak terkait.
Hasyim mengatakan, "Secara teknis saya meminta kepada teman-teman KPU provinsi, kabupaten, dan kota untuk selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kepolisian, TNI, kejaksaan, dan pengadilan supaya dalam mengerjakan pekerjaan dan tugas penyelenggaraan pilkada dapat bekerja dengan baik."
Hasyim mengatakan, berdasarkan data KPU, tahun ini akan ada 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota yang akan melakukan pilkada serentak. Dia juga menambahkan bahwa pemungutan suara untuk pilkada serentak 2024 akan dimulai pada 27 November 2024.
Hasyim menyatakan bahwa 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota akan mengikuti Pilkada Serentak 2024. Rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024.
“Kepada seluruh penyelenggara pemilu KPU, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia, mari kita tuntaskan tugas dan amanah yang diberikan untuk menyelenggarakan Pilkada 2024 dengan baik,” katanya.
Seluruh daerah telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan KPU provinsi dan kabupaten/kota, kata Togap Simangunsong, Pelaksana Harian Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. Untuk memenuhi kebutuhan dana untuk Pilkada Serentak tahun 2024, perjanjian ini ditandatangani.
Togap juga berterima kasih atas pelaksanaan Pemilu 2024 yang sukses, dengan tingkat partisipasi pemilih 81 persen. Dengan demikian, mereka mengantisipasi bahwa tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak 2024 akan lebih tinggi dari itu.
Togap menyatakan, "Diharapkan dapat mencapai partisipasi lebih dari 81 persen tadi. Bahkan bisa lebih untuk menunjukkan legitimasi dari pemimpin kepala daerah yang akan datang nantinya."
Selain itu, Mayjen TNI Heri Wiranto, Deputi Bidkoor Poldagri Kemenkopolhukam, Brigjen TNI Haryadi, Asdep Pengelolaan Pemilu dan Parpol Kemenkopolhukam, Asintel TNI Djaka Budhi Utama, Wakil Direktur Baintelkam Polri, Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa, dan Bupati Klaten Sri Mulyani turut hadir. KPU daerah juga terdiri dari 38 provinsi di Indonesia. (*)
.jpg)
