Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Fraksi NasDem DPRD Babel Desak Pemprov Babel Segera Melaksanakan Pembangunan

19 Februari 2023


 



Babel, zonamerdeka.com - Fraksi NasDem DPRD Babel, desak Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk segera melaksanakan pembangunan. Pasalnya mengingat kondisi saat ini sudah bulan Februari dan segera melakukan lelang. Jangan sampai tahun 2023 ini, tidak melaksanakan pembangunan. Kalau hal itu terjadi, tidak melaksanakan pembangunan, berarti kepala dinas nya tidak mampu dan harus segera diganti.


Hal itu ditegaskan Ketua Fraksi NasDem DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ir Agung Setiawan MM, Minggu (19/02/2023).


Dijelaskan Agung Setiawan, pemerintah Provinsi Babel harus mempercepat pelelangan dan ada dua sistem pelelangan, yaitu pelelangan secara umum dan pelelangan menggunakan E Katalog. Sebab  mempercepat proses pelelangan sangat penting, terkait dengan kondisi dan harga bahan bangunan yang ada saat ini di bulan Februari, 

"Jangan sampai harga bahan bangunan naik dan Pemprov Babel, tidak mampu melelangkan. Karena apa yang sudah direncanakan didepan, tentu dalam kondisi harga yang normal. Maka Pemprov Babel, untuk segera melelangkan semua kegiatan, " jelasnya.


Agung Setiawan menambahkan  bahwa pembangunan  jalan, gedung harus segera dilaksanakan sesuai dengan yang sudah direncanakan. Diingatkan agar pelaksanaan pembangunan jangan di bulan ber ber (september, oktober dan November), karena musim hujan, sehingga kwalitas pembangunan saat hujan, tidak bagus, 

" Pengalaman sudah mengajarkan kepada kita bahwa mengerjakan pembangunan di bulan ber-ber banyak hambatan dan kwalitas tidak bagus. Seharusnya dinas terkait sudah mengerti dengan kegiatan yang harus dilakukan," terangnya.


Untuk itu, Agung Setiawan mengingatkan kepada Pj gubernur Babel, untuk segera menyikapi dengan pembangunan yang sudah direncanakan di Babel. Dengan harapan jangan sampai di tahun 2023 ini, tidak melaksanakan kegiatan pembangunan, "Kalau sampai tidak melaksanakan kegiatan pembangunan, berarti OPD atau kepala dinasnya tidak mampu. Kalau hal itu terjadi, sebaiknya kepala dinasnya segera diganti," tegasnya. (eru)





ikuti zonamerdeka.com di Google News

klik disini


close