 |
| Sufmi Dasco Ahmad |
zonamerdeka.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menengahi perbedaan pandangan soal dana darurat Rp4,3 triliun.
Perbedaan itu terjadi antara Menteri Keuangan dan Menteri Pekerjaan Umum.
Dasco meminta tambahan dana diambil dari pos belanja lain.
Langkah itu ditempuh karena belum ada persetujuan dari Kementerian PPN/Bappenas.
Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Dana Rp4,3 triliun direncanakan untuk pemulihan pascabencana di Sumatra.
Anggaran akan digunakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
Fokusnya pemulihan infrastruktur dan sarana prasarana publik.
Termasuk fasilitas kesehatan dan pendidikan.
Juga rumah ibadah, pondok pesantren, dan madrasah.
Menteri PU Dody Hanggodo menyebut belum ada persetujuan tambahan anggaran.
Usulan tersebut sebelumnya bagian dari proposal Rp74 triliun selama empat tahun.
Dari total itu, Rp4,3 triliun dialokasikan untuk tanggap darurat 2026.
Namun arahan sebelumnya menyebut dana dapat diambil dari BNPB.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan pemerintah telah menyiapkan Rp5 triliun tiap tahun.
Dana itu diperuntukkan bagi tanggap darurat.
Menurutnya, anggaran tersebut dapat digunakan lintas kementerian.
Purbaya juga menyebut tersedia efisiensi belanja nonesensial Rp60 triliun.
Dana efisiensi itu bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan darurat.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan siap mengambil alih persetujuan.
Ia menyampaikan kewenangan persetujuan dapat ditangani pemerintah.
Akhirnya disepakati tambahan dana darurat diambil dari pos belanja lain.
Keputusan tersebut menjadi jalan tengah atas silang pendapat yang muncul. ***
(ton)
.png)
