.jpg)
Bogor, zonamerdeka.com-- Ratusan kegiatan pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan tahun anggaran 2025 di Kabupaten Bogor mengalami gagal bayar.
Kegagalan bayar yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bogor mendapat respon dari ketua LSM PRB, Johan Pakpahan.
Melalui pesan WhatsApp, Jumat (2/1/26) Johan mengatakan APBD Pemkab. Bogor hampir Rp.12 trilyun dan pasti sanggup bayar. Jadi tidak perlu khawatir dengan kondisi defisit keuangan Pemkab bogor.
"Pasti ada salah pengertian antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor.
Jadi, pekerjaan itu pasti dibayar, cuma masih menghitung proses PAD dan anggaran dari sumber-sumber keuangan yang lain,” tegas Johan.
Lanjut Johan, salah satu pengeluaran yang besar adalah untuk penanganan bencana. Ini yang menyebabkan ketidak sinkronan antara belanja dan pendapatan kas daerah.
“Miskomunikasi yang timbul antara BPKAD dan BAPENDA juga selain disebabkan karena ada perencanaan yang kurang baik, Bupati Bogor sibuk dengan kegiatan membangun dengan cepat dan tidak seimbang dengan kondisi keuangan daerah,” lanjut Johan.
Saran Johan, Pemkab Bogor harus menaikan plafon anggaran sebesar Rp15 triliun dengan banyaknya potensi pendapatan yang belum digali aecara optimal.
“Masih banyak potensi pendapatan daerah yang belum digali secara optimal. Ini yang menyebabkan defisit APBD. Harusnya APBD Bogor ini bisa sampai Rp15 triliun,”tukasnya.
Selain itu, dia berpesan perlu kehati hatian bagi Bupati Bogor, Rudy Susmanto dalam mengelola anggaran. Sesuai jargon Bupati dan Wakil Bupati agar Bogor Istimewa, Harus ada prioritas program unggulan yang dibiayai APBD.
"Membangun dengan cepat boleh saja tapi harus disesuaikan dengan visi Bogor Istimewa oleh Rudy Susmanto dan Jaro Ade. Agar tidak terulang masalah gagal bayar oleh pemkab. Bogor kepada ratusan kegiatan yang sudah selesai dikerjakan,” tegas Johan Pakpahan.
Roed' 70
.png)
