Notification

×

Iklan

Iklan

HNSI Babel Minta BPBD Bangka Menetapkan Muara Air Kantung Kondisi Darurat, Terkait Protes Nelayan

14 Maret 2023


 


Foto: Ketua DPD HNSI Babel, Johan Murod saat meninjau Alur Muara Air Kantung dialog dengan para nelayan. 



Bangka, zonamerdeka.com - Buntut dari protes para nelayan geruduk kantor bupati Bangka, karena pendangkalan alur Muara Air Kantung Sungailiat, diminta  BPBD Bangka menyatakan kondisi force mejeure atau kahar (darurat) di muara Air Kantung. Hal itu disebutkan Ketua DPD HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Johan Murod, Selasa (14/03/2023) usai meninjau kondisi Alur Muara Air Kantung, Sungailiat.


Dijelaskan Johan Murod, bahwa soal pengerukan muara Air Kantung, tidak bisa diselesaikan dengan hanya 2 PC excavator, karena sifatnya sementara. Sebaliknya kondisi muara Air Kantung dalam kondisi darurat. Contohnya banyak kapal yang pecah dan beberapa nelayan meninggal dunia," Oleh karena itu diminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bangka harus menetapkan kondisi force mejeure atau kahar (darurat) di muara Air Kantung, " tuturnya.


Johan Murod menambahkan, disamping itu bupati Bangka harus juga membuat satu diskresi menunjuk pengusaha melakukan pekerjaan pembuatan lobang besar dan pemecah gelombang diseputar muara Air Kantung. Sehingga ketika musim barat, musim tenggara dari tengah laut sendimen pasir tidak masuk lagi muara air kantung. Kemudian dari alur pelabuhan, tanah dan pasir akan turun ke lobang besar tersebut, "Harus dibuat lobang besar di muara Air Kantung. Kalau sampai tidak dibuat lobang besar, permasalahan di muara Air Kantung tidak pernah akan selesai. Seperti yang saya tulis dalam surat saya yang dikirim ke presiden RI.Joko Widodo dan DPR-RI serta DPRD. Jika tidak dibuat lobang besar, persoalan tidak akan selesai," ujarnya.


Menurut Johan Murod, dengan kondisi saat ini, mengakibatkan produktifitas nelayan turun sangat rendah. Padahal nelayan yang berlabuh di muara Air Kantung menghasilkan ikan-ikan komuditas eksport dan juga kapal-kapal PT.Timah menghasilkan devisa negara, " Untuk itu kita pertanyakan kepada PPN, kenapa tidak melakukan normalisasi alur muara Air Kantung? Kalau memang tidak ada anggaran seyogianya tetapkan kondisi darurat di muara Air Kantung," tegasnya. (eru).









ikuti zonamerdeka.com di Google News

klik disini


close