ACEH SINGKIL, Zonamerdeka.com -- Aksi unjuk rasa mewarnai halaman Kantor Bupati Aceh Singkil, Pada hari Senin 8 Juni 2026.
Massa korban banjir tahun 2025 menuntut keadilan dalam penyaluran bantuan Jaminan Hidup (Jadup) tahap pertama.
Ketidakpuasan muncul setelah Dinas Sosial merilis data penerima berjumlah 605 orang. Angka itu dinilai mereka tidak sebanding dengan jumlah warga terdampak banjir yang mencapai ribuan kepala keluarga.
Dalam keterangannya, Tokoh Pemuda dan Pegiat Media Sosial, Suhemi, Ia menjadi orator utama. Ia mendesak Kepolisian Resor Aceh Singkil memanggil Kepala Dinas Sosial untuk klarifikasi publik.
“Kami tidak menolak bantuan, Kami menolak ketidaktransparanan. Jika data ini sudah sah, mengapa ribuan nama lain kini terabaikan? Ini bukan sekadar soal uang, tapi soal rasa keadilan yang saat ini terluka,” ujar Suhermi dihadapan massa.
Suhermi menilai bahwa bungkamnya Dinsos memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat." Katanya dengan tegas.
Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi kunci meredam spekulasi yang berkembang.
“Kami meminta Polisi Polres Aceh Singkil menggunakan kewenangannya memanggil PLT. Kadinsos Aceh Singkil, untuk dimintai pertanggungjawabanya.
Publik berhak tahu terkait soal mekanisme mengenai verifikasi, siapa tim validasi, dan apa dasar penetapan 605 nama tersebut,” Lugasnya
Dalam aksinya, massa membawa spanduk bertuliskan “Terkait Jadup” dan“Transparansi Sekarang, Keadilan Untuk Semua”. Aparat kepolisian tampak sigap mengamankan jalannya demonstrasi agar tetap kondusif.
Menurutnya, Bagi warga, persoalan Jadup telah melampaui batas ranah administratif. Kasus ini, kini menjadi ujian integritas bagi pemangku kebijakan mengenai tata kelola bantuan bencana.
“Dibalik angka 605, ada harapan rakyat yang sedang berjuang untuk tetap bertahan. Ini soal transparansi bukan pilihan, tapi menjadi kewajiban Pemerintah,” terang, Suhemi. (Sakdam Husen)