ACEH SINGKIL, Zonamerdeka.com -- Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (ALAMP AKSI) Provinsi Aceh mengeluarkan pernyataan resmi menanggapi pernyataan dari tokoh masyarakat Aceh Singkil, Ruslan Limbong, yang sebelumnya menyesalkan protes dari ALAMP AKSI terhadap kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) di Kecamatan Pulau Banyak yang dijadwalkan berlangsung pada 24–26 November 2025.
Ketua ALAMP AKSI Aceh, Mahmud Padang, menegaskan bahwa kritik yang disampaikan oleh pihaknya merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara berdemokrasi." Katanya, Minggu (23/11/2025)
Menurutnya, suara kritis mahasiswa dan pemuda justru menandakan dinamika kita dalam berdemokrasi yang sehat di Aceh Singkil.
Dalam siaran pers tersebut, ALAMP AKSI juga menyoroti besarnya anggaran kegiatan Bimtek, yakni Rp 4 juta per peserta, dengan estimasi dua peserta dari setiap desa. Total anggaran diperkirakan mendekati Rp 1 miliar.
Angka tersebut dinilai tidak relevan dengan kondisi ekonomi desa terlebih kegiatan saat ini dilaksanakan pada saat pemerintah pusat sedang menekankan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden.
Mahmud Padang Menegaskan bahwa sikap kritis ALAMP AKSI bukan merupakan bentuk permusuhan terhadap pemerintah atau pihak penyelenggara Bimtek. Sebaliknya, kritik ini merupakan bagian dari pengawasan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah, dan termasuk dana desa, agar nanti lebih tepat sasaran dan memiliki output yang terukur.
ALAMP AKSI menegaskan bahwa pihaknya tidak menolak kegiatan peningkatan dari kapasitas aparatur desa, namun kegiatan tersebut harus transparan, relevan, dan tidak menghambur-hamburkan anggaran.
Pihaknya juga mengajak Ruslan Limbong dan seluruh pihak terkait untuk membuka ruang dialog yang sehat dan berbasis data. Jika anggaran Bimtek ini memang tepat dan efisien, maka tidak ada alasan menutup - nutupi rincian kegiatan tersebut.
Melalui pernyataan tersebut, ALAMP AKSI berharap dapat meluruskan informasi yang berkembang di publik. Bahwa organisasi ini menegaskan komitmennya untuk tetap terus mengawal setiap kebijakan publik agar tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat sesuai dengan amanah konstitusi."tutup. (Sakdam Husen )