zonamerdeka.com - Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, memicu sorotan publik terhadap jajaran pimpinan pemerintah daerah.
Dalam operasi yang berlangsung pada Jumat (13/3/2026) tersebut, Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman diamankan oleh tim penyidik KPK bersama sejumlah pejabat daerah lainnya.
Peristiwa tersebut langsung menjadi perhatian luas karena melibatkan pimpinan tertinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
Selain Bupati, beberapa pejabat di lingkungan pemerintah daerah juga turut diamankan dalam operasi tersebut.
Informasi yang beredar menyebutkan terdapat belasan pejabat yang dibawa oleh tim penyidik KPK untuk menjalani pemeriksaan.
Kasus ini masih terus didalami oleh KPK untuk mengetahui konstruksi perkara secara lebih rinci.
Di tengah penangkapan tersebut, publik juga menyoroti keberadaan Wakil Bupati Cilacap Ammy Amalia Fatma Surya.
Nama Ammy tidak tercantum dalam daftar pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut.
Ketika dikonfirmasi oleh awak media, Ammy menjelaskan bahwa dirinya sedang berada di luar kota saat OTT berlangsung.
Ia tidak menjelaskan secara detail lokasi tempat dirinya berada ketika operasi KPK dilakukan di Cilacap.
Namun, Ammy memastikan dirinya sedang dalam perjalanan kembali menuju Cilacap saat dihubungi wartawan.
Ia menyebut sedang menggunakan kereta api untuk kembali ke wilayah Cilacap.
“Aku juga masih perjalanan kereta ke Cilacap,” ujar Ammy saat dikonfirmasi.
Hingga saat ini, KPK belum memberikan penjelasan lebih rinci terkait keseluruhan konstruksi perkara dalam OTT tersebut.
Penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diamankan untuk mendalami dugaan kasus tersebut.
Rekam Jejak Ammy Amalia
Ammy Amalia Fatma Surya lahir pada 21 September 1982 di Bogor.
Ia merupakan seorang politikus Indonesia yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang hukum.
Ammy menyelesaikan pendidikan menengah di SMA Negeri 1 Semarang dan lulus pada tahun 2000.
Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
Ia meraih gelar Sarjana Hukum pada tahun 2004 dari perguruan tinggi tersebut.
Pendidikan kemudian dilanjutkan ke jenjang Magister Kenotariatan di Universitas Indonesia pada periode 2005 hingga 2008.
Dalam perjalanan karier profesionalnya, Ammy pernah bekerja sebagai Senior Associate di Kantor Hukum Nugraha dan Panjaitan pada 2006 hingga 2008.
Ia juga pernah menjabat sebagai notaris pengganti di Kantor Notaris Sri Rachma Chandrawati.
Selain itu, Ammy juga memiliki Kantor Pejabat Lelang Kelas II yang dikelolanya secara profesional.
Karier politik Ammy dimulai ketika ia terpilih sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Tengah VIII pada Pemilu 2014.
Ia duduk di Komisi II DPR RI yang membidangi pemerintahan dalam negeri, aparatur negara, kepemiluan, pertanahan, serta reforma agraria.
Selain itu, Ammy juga menjadi anggota Badan Legislasi DPR RI selama menjabat sebagai anggota parlemen.
Pada 2 Oktober 2018, posisinya di DPR digantikan melalui mekanisme pergantian antarwaktu oleh Muhammad Hanafi.
Ammy kemudian kembali aktif dalam berbagai organisasi profesi dan kegiatan politik.
Pada tahun 2019, ia tercatat bergabung dengan Partai NasDem dalam perjalanan politiknya.
Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Bidang Advokasi dan Bantuan Hukum di Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia pada periode 2022 hingga 2024.
Pada Pilkada Cilacap 2024, Ammy maju sebagai calon wakil bupati mendampingi Syamsul Auliya Rachman.
Pasangan tersebut memenangkan pemilihan dan resmi dilantik pada 20 Februari 2025.
Sejak saat itu, Ammy menjabat sebagai Wakil Bupati Cilacap untuk periode 2025 hingga 2030. ***
(ton)