Bangka, zonamerdeka.com - Persoalan bekerja diluar negeri, menjadi materi pokok dialog dengan warga masyarakat. Dimana masyarakat harus tahu dengan legal dan ilegal. Kalau ilegal seyogyanya jangan diikuti. Disamping itu juga dibahas persoalan lahan.
Itulah gambaran giat reses, Ir. Agung Setiawan. MM Anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung, Sabtu (17/01/2026) malam di Desa Air Duren, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka.
Dijelaskan Agung Setiawan dalam reses bahwa masyarakat diminta hati-hati ketika menerima tawaran bekerja ke luar negeri. Masyarakat harus tahu, ada legal dan ilegal. Kalau legal dan sesuai dengan syarat-syarat ketentuan silahkan ikuti, tdak ada permasalahan. Namun jika ilegal serta tidak mengikuti aturan yang sudah ditentukan pemerintah, jangan diikuti, "Karena akan menyengsarakan kita sendiri diluar negeri. Masyarakat jangan tergiur dengan bujuk rayu yang menjanjikan gaji besar, kerja enak, " terangnya.
Dalam reses dialog dengan masyarakat, Agung Setiawan juga berpesan hendaknya masyarakat mempertanyakan dulu, ke kades, lurah atau camat, kalau ada orang yang mau mengajak bekerja keluar negeri, "Harus di ingat pemerintah Bangka Belitung, memiliki data bagi orang orang yang bekerja diluar negeri. Namun kalau ilegal, tidak ada data di pemerintah Bangka Belitung, " jelasnya.
Agung Setiawan dalam dialog dengan masyarakat juga mengingatkan terkait lahan yang ada didaerah. Masyarakat harus tahu bahwa ada hutan lindung, ada hutan produksi serta area lahan lain yang tentunya tidak sembarang untuk menggunakan lahan tersebut, "Ada aturan serta larangan untuk dipergunakan masyarakat. Kalau tahu bahwa area tersebut hutan lindung, hutan produksi, jangan dibeli, karena akan menimbulkan masalah, " tuturnya, mengingatkan warga masyarakat.
Pada tahap penutup dialog dengan warga masyarakat, Agung Setiawan sedikit memberi gambaran terkait bantuan sosial untuk warga masyarakat. Sebab ada pertanyaan dari warga, mereka orang tidak mampu tidak dapat bantuan sosial. Namun orang yang mampu dapat bantuan sosial. Diakui bahwa bantuan sosial yang diberikan kemasyarakat, kadang kurang tepat sasaran. "Karena ada pemutakhiran data, maka saya berharap agar kadus, RT, kades, lurah dan camat untuk memberi data yang akurat, data yang sesuai dengan kondisi warga sebenarnya. Jadi bantuan sosial untuk warga tepat sasaran, " harapnya. (heru)
.jpg)