Bangka, zonamerdeka.com - Dua versi kepengurusan HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia), versi Bali dan Bogor, dua-duanya sah, karena ada SK Menkumham. Hal itu diungkapkan, Plt Ketu DPD HNSI, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Himmah Olivia, usai membuka Rakorcab DPC HNSI Bangka, versi Bali, Jumat (24/05/2024) sore di Sungailiat.
Dijelaskan Himmah Olivia, bahwa memang dua-duanya tidak perlu disatukan, karena beda rahim. Namun pada prinsipnya sebuah ormas dibentuk untuk kepentingan masyarakat nelayan dan menjadi perpanjangan tangan antara nelayan dan pemerintah,
"Saya berharap apa yang menjadi permasalahan nelayan, dapat diselesaikan bersama sama. Dua-duanya kalau bisa bergandengan berangkulan, menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul di nelayan, "tuturnya.
Menanggapi peran HNSI, terkait persoalan Alur Muara Air Kantung Jelitik? Himmah Olivia mengatakan bahwa peran HNSI yang ada di Babel, sangat berharap alur muara terbuka kembali, supaya nelayan bisa beraktifitas tanpa adanya gangguan pendangkalan, " Persoalan siapapun perusahaan yang akan mengerjakan pengerukan, silahkan monggo saja, "jelasnya.
Himmah Olivia menambahkan, kalau sampai saat ini perusahan-perusahan yang akan melakukan pengerukan alur Muara Kantung belum bisa bekerja, karena tidak memiliki ligalitas formil, " Jadi bukannya perusahaan-perusahaan yang mau mengeruk berebut. Tapi perusahaan-perusahaan tersebut tidak ada ligalitas formil, terus gimana mau bekerja, "katanya. (eru)