Jember, zonamerdeka.com - Ratusan aset mobil plat merah Pemkab Jember diduga nunggak pajak. Hal itu berdasar pantauan awak media di beberapa OPD. OPD penunggak pajak terbanyak terjadi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember. Dugaan pajak yang belum dibayar adalah mobil ambulan desa pelat merah di Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemerintah Kabupaten Jember diduga menunggak pajak dan habis masa berlaku Surat tanda nomor kendaraan (STNK), Selasa (10/10/1023).
Terpantau mobil ambulan desa masih beroperasi dan lalu lalang di jalan raya, diduga dengan kondisi surat tanda nomor kendaraan (STNK) mati atau tidak berlaku.
Terlihat dua mobil ambulan desa pelat merah melaju di jalan kabupaten dengan nomor pelat polisi atau tanda kendaraan bermotor (TNKB) P-1416-QP dan P-1630-QP dengan kode masa akhir TNKB bulan 01 (Januari) tahun 2023.
Dari data info.dipendajatim.go.id E-samsat Jatim, pada Senin (9/10/2023), bahwa dua kendaraan tersebut sudah saatnya ganti nomor polisi (5 tahun). Dan dianjurkan untuk melakukan pembayaran di KB Samsat terdekat.
Sementara, Bandot Bisowarno, Subag Umum dan Kepegawaian Dinkes Jember, membenarkan adanya hal itu. Ia menyampaikan bahwa ada beberapa kendaraan operasional, ambulan desa dan ambulan puskesmas yang tersebar di beberapa kecamatan yang menunggak pajak tahunan, dan belum dilakukan perpanjangan STNK lima tahunan.
Namun, Ia tidak bisa memastikan jumlah keseluruhan kendaraan baik yang nunggak pajak tahunan maupun masa STNK yang sudah berakhir.
" Kalo itu (Jumlah kendaraan nunggak pajak, mati STNK) kita akan cek dulu ya, saya tidak bisa langsung menyampaikan," ujarnya Bandot Bisowarno di lobi Dinkes Jember kepada media ini, Senin (9/10/2023).
Ia menjelaskan bahwa ada beberapa kendala yang menyebabkan kendaraan belum bisa dilakukan perpanjangan STNK, salah satunya terkendala BPKB yang butuh waktu untuk didapatkan.
Iya menyampaikan bahwa selama ini BPKB di simpan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember.
"Ya mungkin untuk BPKB-nya telat, karena disitu masih proses pencarian karena banyak," jelasnya.
Terkait pembayaran pajak kendaraan ambulan desa, Bandot sebut ditanggung dimasing-masing puskesmas, sebab ada anggaran untuk itu.
"Sebetulnya ditanggung puskesmas (pajak mobil Ambulan Desa)," terangnya.
Namun demikian, puskesmas bisa mengajukan surat ke Dinas kesehatan Kabupaten Jember bila mana anggaran tidak mencukupi.
Bandot sangat berterima kasih kepada masyarakat dan media massa atas masukan dan informasinya.
Pihaknya akan segera mengambil langkah dan menyampaikan permasalahan ini ke Kadis. Dan kedepannya akan lebih di tertibkan.
"Ini kritikan dan masukan dan akan kita sampaikan ke Kepala Dinas," pungkasnya. (ton)
.jpg)
