Minsel, zonamerdeka.com - Pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Minahasa Selatan tersebut dalam rangka Penetapan Keputusan DPRD Tentang Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2022.
Penyampaian Keputusan DPRD Tentang Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2022 Kepada Bupati Minahasa Selatan. Penyampaian Laporan Hasil Reses II Masa Persidangan Ke-Dua Tahun Sidang 2022/2023.
Pembicaraan Tingkat Kedua Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tentang Tatacara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah, Penutupan Masa Persidangan Kedua Dan Pembukaan Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2022/2023.
Dan Ini Merupakan Hasil Kerja Keras Dan Kerja Sama Yang Telah Ditunjukkan Oleh Segenap Anggota Dewan Yang Terhormat Khususnya Pansus LKPJ, dan Menyampaikan Terima Kasih Kepada Pimpinan dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan, Khususnya Kepada Panitia Khusus Pembahasan LKPJ Yang Telah Melaksanakan Pembahasan Dan Pengkajian Secara Kritis, Cermat, Teliti, Objektif Dan Komprehensif Terhadap Lkpj Tahun Anggaran 2022 Tersebut.
Tentunya Beberapa Catatan Strategis Yang Berisi Koreksi, Respons, Kritik, Pandangan dan Masukan Yang Tertuang Dalam Rekomendasi Yang Diberikan, Merupakan Hal Yang Positif Dan Konstruktif Sebagai Bentuk Implementasi Prinsip check and balances Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan, Yang dimaksudkan untuk penyempurnaan pelaksanaan pemerintahan ke depan.
Selanjutnya Bupati Minahasa Selatan Bpk. Franky Donny Wongkar, SH menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah Perlu Menetapkan Peraturan Daerah Tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah. Program Pembentukan Peraturan Daerah Merupakan Pedoman Dan Pengendali Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Yang Mengikat Lembaga Yang Berwenang. Oleh Karena Itu, Program Pembentukan Peraturan Daerah Merupakan Unsur Fundamental Untuk Menjaga Agar Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Dan Dprd Sesuai Dengan Peraturan Dan Perundang-Undangan Yang Berlaku Dan Tetap Dalam Kesatuan Sistem Hukum Nasional. Peraturan Daerah Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Akan Mengatur Secara Komperhensif Dan Menyeluruh Mengenai Program Pembentukan Peraturan Daerah, Sehingga Akan Menjadi Pedoman Dan Landasan Bagi Pemerintah Daerah Maupun DPRD Dalam Mempersiapkan, Merencanakan, Menyusun, Membahas, Menetapkan Dan Menyebarluaskan Sebuah Produk Hukum Daerah, olehnya Bupati FDW Menyampaikan Penghargaan, Apresiasi Dan Ucapan Terima Kasih Yang Tulus Kepada Segenap Pimpinan Dan Anggota Dewan Yang Terhormat, Teristimewa Para Pimpinan Dan Anggota Pansus Yang Telah Memberi Diri Dalam Membahas Dan Mengkaji Ranperda Ini Secara Cermat, Teliti, Kritis Dan Komprehensif. Dengan Disepakatinya Ranperda Ini, Pada Hakekatnya, Antara Jajaran Pemerintah Daerah Dan Dprd Kini Mempunyai Tanggung Jawab Yang Sama Untuk Merealisasikannya Dalam Berbagai Program Dan Kegiatan Pembangunan. Untuk Itu Mengajak Seluruh Komponen Pemerintahan Yang Ada, Marilah Kita Bersatu-Padu, Bekerja Bersama Serta Mengawal Pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan, Dan Pemberdayaan Masyarakat, Agar Dapat Berjalan Secara Optimal Demi Kesejahteraan Dan Kemakmuran Seluruh Masyarakat Minahasa Selatan.
Turut hadir FORKOPIMDA Kab. Minahasa Selatan, Sekretaris Daerah, Para Asisten Sekda, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian Setda dan Camat.
//Hanny M //
.jpg)
