Langsa, zonamerdeka.com- Bimbingan Tehnis (Bimtek) yang akan dilaksanakan oleh lembaga Pusat Studi Otonomi Daerah yang berpusat di Jakarta itu dengan dalih Bimtek pemulihan ekonomi khususnya terhadap para geuchik (Kepala Desa) dalam wilayah Kota Langsa akibat imbas covid-19.
Berdasarkan surat dari Pusat Studi Otonomi Daerah, nomor 0701/PSOD/VII-2022, tanggal, 27 Juni 2022, perihal pemulihan ekonomi Gampong (Desa) pasca pandemi covid -19 yang ditujukan kepada walikota Langsa.
Surat dari Pusat Studi Otonomi Daerah di kembangkan oleh DPC APDESI Kota Langsa dengan menyusun rencana kegiatan Bimtek tersebut yang dikirim ke seluruh Geuchik dalam Kota Langsa, anehnya surat tersebut seharusnya berkop surat APDESI kota Langsa namun di buat di atas kop surat Pusat Studi Otonomi Daerah, di duga APDESI Kota Langsa Tidak Ada pengurusnya, copyan surat tersebut ada di zonamerdeka.com Biro Kota Langsa.
Salah seorang Geuchik (Kepala Desa) Dalam Wilayah Pemerintah Kota Langsa kepada zonamerdeka.com, Minggu, 7 Agustus 2022, mengeluh banyak Bimtek yang di laksanakan oleh pihak luar Pemerintah Kota Langsa dengan menyedot dana desa atau Dana Gampong, ia menyebutkan baru saja kami mengikuti Bintek pada tanggal 28 Juli 2022 lalu yang dilaksanakan di Kota Medan, sekarang kami sudah diminta lagi ikut Bimtek di kota Medan, kalau tidak salah tanggal 11 Agustus 2022, tidak tanggung-tanggung dana yang dikeluarkan dari dana desa Rp.6 juta rupiah setiap peserta, minimal dua orang peserta, sekarang sudah di minta lagi ikut Bimtek diminta dua orang dengan biaya Rp.6 juta rupiah wajib ikut untuk dua orang, coba bayangkan Rp 12 juta rupiah, dari mana dana itu, kami sebagai Geuchik di pusingkan dengan Bimtek-bimtek ini, sementara Dana Desa tahap ini saja belum di cairkan oleh Pemerintah Kota Langsa, apakah kami harus berutang sana sani demi Bimtek, sebutnya mengeluh.
Inilah akibat kalau Dana Desa atau Dana Gampong tidak pernah ada di rekening Desa (Gampong) sehingga sangat mudah dikotak katik oleh oknum, kami sebagai Geuchik (Kepala Desa) tidak kuasa untuk menolak, coba bayangkan program Bimtek jika kami tolak Bimtek tetap jalan karena amprahan dana Bimtek harus kami buat juga, serba salah, Bimtek tidak penting, sudah puluhan kali kami ikut Bimtek implementasi tidak bisa diterapkan di Desa (Gampong), karena Dana Desa tidak ada rekening desa, kami mohon kepada walikota kota Langsa, janganlah kami para para Geuchik (Kepala Desa) di pusingkan dengan Bimtek, dalam tahun ini saja sudah beberapa kali Bimtek, kalau gratis' tidak masalah, ini kami harus bayar pakai Dana Desa, kapan kami bisa membangun Desa (Gampong) kalau Dana Desa terus-terusan di pakai untuk Bimtek, ucapnya kepada zonamerdeka.com.
Salah seorang pemerhati Aliran dana Desa Kota Langsa, Mustafa.M.Adami yang juga Pengiat media ini, menyebutkan, Bintek yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga luar Aceh terhadap para geuchik (Kepala Desa) ataupun aparatur Desa hanya memeras Dana Desa atau Dana Gampong, geuchik (Kepala Desa) di paksakan ikut Bimtek, dan harus bayar pakai Dana Desa pula, belum ada Dana Desa Geuchik (Kepala Desa) di paksakan berutang demi bayar dana untuk Bimtek, sebenarnya Bimtek ini untuk siapa ?, kalau Bimtek bayar pakai Dana Desa anak kecil pun bisa, coba Bimtek terhadap Geuchik (Kepala Desa) atau apartur Desa tidak pakai Dana Desa, bisa dipastikan tidak pernah ada Bimtek, Bimtek ini kan kepentingan oknum saja agar dapat menikmati Dana Desa atau Dana Gampong yang ada di Kota Langsa, seharusnya walikota Langsa melarang Geuchik (Kepala Desa) ikut Bimtek kalau bayar pakai Dana Desa, sebutnya.
Untuk diperoleh keterangan tentang siapa yang mengizinkan para Geuchik (kepala desa) ikut Bimtek yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga luar Aceh, belum diperoleh media ini, terutama sekali keterangan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong (DPMG) sampai berita di kirim ke redaksi.(Mustafa)